PENAMAS.ID,CIANJUR – Dalam pendataan rumah rusak terdampak gempa, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) hanya membantu dalam pelaksanannya.
Namun yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk penanganan rumah terdampak ada pada pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Kasubdit Kedeputian Rehabilitasi Konstruksi BNPB, Syafera, dalam rapat evaluasi akhir tahun bersama Camat dan kepala Desa terdampak dari 16 kecamatan.
Syafera menyatakan, pihaknya perlu menyampaikan hal tersebut sekaligus meluruskan pemahaman masyarakat atas berbagai informasi yang berkembang selama ini.
“BNPB sebatas membantu saja,” ujar dia kepada Penamas.id, Sabtu (31/12/2022).
Dalam hal ini, sambung dia, yang mestinya bertanggung soal penanganan rumah rusak terdampak gempa adalah Disperkimtan dan BPBD.
“Mereka itu mestinya lebih intens dalam menyampaikan hal-hal penting kepada warga dan instansi terkait yang ada di Cianjur ini,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Syafera mengaku heran kerena pejabat atau yang berwenang baik dari Disperkimtan dan BPBD Cianjur jarang tampak di posko pendataan yang ada di Universitas Putera Indonesia (Unpi).
“Mestinya personel dari SKPD terkait baik Disperkimtan maupun BPBD itu berada di posko pendataan ini,” kata Syafera.
Tujuannya, untuk mengetahui detailnya mulai dari pemrosesan maupun seluruh rangkaiannya.
“Sehingga mereka ini dengan mudah untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, kalau kita ini membantu saja,” ucap dia.
Di sisi lain, BNPB pun tak bisa berada di suatu derah yang terkena bencana dalam waktu lama.
“Kapanpun bisa pindah tugas. Jika ada bencana di tempat lain misalnya, kita langsung bergeser. Tugas dan tanggung utama ini letaknya ada di SKPD terkait,” tandas dia.
Sementara, Kades Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Abdullah mengaku kegiatan ini cukup membantu.
Sebab, perangkat desa seperti dirnya dirinya bisa mendapatkan informasi dan pengetahun terkait pendataan dan proses mendapatkan bantuan renovasi rumah terdampak gempa.
“Selama ini tahunya itu semua bermuara di BNPB, sehingga cukup kesulitan untuk membangun komunikasi,” ujar Abdullah.
“Dengan adanya kegiatan ini sedikit banyak membantu kami sehingga mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai proses pendataan mengenai rumah rusak yang akan mendapatkan bantuan dana,” tandas dia. (rky)
