PENAMAS.ID, CIANJUR – Bupati Cianjur, Herman Suherman menyampaikan, birokrasi rumit terkait mekanisme permintaan atau pengambilan bantuan oleh warga di gudang logistik yang sudah disediakan pemerintah, sudah tidak ada lagi.
Ia menegaskan, dengan catatan benar-benar membutuhkan, warga bisa mengambil bantuan logistik tanpa harus membawa surat keterangan yang ditandatangani ketua RT, ketua RW, kepala desa ataupun camat.
“Kita sepakat dengan BNPB, birokrasi rumit sekarang tidak ada lagi. Silahkan warga melalui RT-nya bisa langsung mengambil bantuan logistik, tapi hati-hati jangan mengada-ada. Gudang logistik yang tersedia ada di Gedung Bale Rancage, BPBD dan Unilever,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Cianjur, Jumat (2/12/2022).
Meski diklaim Herman sudah sepakat dengan pihak BNPB, namun ternyata, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Cianjur, Abdul Muhari menegaskan, pihaknya tetap memberlakukan verifikasi dari kepala desa masing-masing, melalui surat keterangan mengenai apa saja yang diperlukan sesuai kebutuhan masyarakat dengan maksud mentertibkan proses distribusi.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena dikhawatirkan jika pendistribusian logistik tersebut dilegalkan tanpa pengawasan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kurangnya pemerataan pembagian logistik, dan bahkan ditakutkan oknum masyarakat yang tidak terdampak pun turut mengambil jatah logistik karena tidak terkontrol.
“Pendistribusian barang ini harus ada pertanggungjawaban moralnya, baik kepada si pendonor ataupun petugas gudang ke masyarakat yang terdampak. Jika masyarakat dilegalkan begitu saja untuk mengambil kebutuhan logistik, oknum yang tidak terdampak pun ditakutkan ikut mengambil barang. Jika ada surat keterangan dari kepala desa, minimalnya ada pertanggungjawaban dari kades wilayah tertentu,” ujarnya kepada penamas.id, Jumat (2/12/2022).
Untuk pendistribusiannya, sambung dia, sudah disiapkan per satu mobil truk pengangkut logistik dikhususkan untuk satu Kecamatan. Jadi bisa dipastikan untuk daerah yang mobilitasnya sulit untuk diakses kendaraan umum akan ikut terbantu secara merata.
“Untuk pendistribusiannya kita sewa truk untuk mengangkut barang logistik, satu mobil untuk satu kecamatan. Jadi dengan adanya prosedur seperti ini agar pencatatan barang lebih tertata dan pendistribusiannya lebih baik sesuai permintaan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(cr2)
