PENAMAS.ID, CIANJUR – Penunjukan LO atau Liaison Officer untuk membantu Pemkab Cianjur dalam masa transisi pemulihan pascagempa dipertanyakan efektifitasnya.
Apalagi, LO tersebut ditempatkan di sejumlah titik perkantoran.
Alasannya, lantaran LO tersebut tidak memiliki barometer kinerja yang jelas.
LO merupakan naradamping atau pihak yang menjadi penghubung tugas terdiri dari seluruh SKPD maupun BUMD Cianjur.
Tugasnya untuk memonitor atau memonitor dan mengkoordinasikan kondisi penanganan daruratdarurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan aparat setempat, baik camat atau kepala desa.
Kepala Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang, Asep Nachdoch memilih enggan berkomentar mengenai keberadaan LO tersebut.
Menurutnya, ada kalanya LO tidak hadir di lokasi sehingga tidak mengetahui secara pasti efektifitas kinerjanya.
“Kalau tidak hadir seperti yang terlihat saat ini, kan kita juga tidak bisa menegur. Meskipun fungsinya sangat membantu juga karena sebelumnya juga hadir disini beberapa orang petugasnya membantu penyaluran logistik,” ujar dia, Rabu (04/01/2023)
Sementara, Nanang (43), salah seorang warga belum mengetahui jika di wilayahnya ada petugas yang menghubungkan ke Pemkab Cianjur.
Hal ini lantaran kurangnya sosialisasi kepada warga terdampak gempa secara langsung.
“Jadi, kalau warga menyampaikan keluhannya itu bagusnya juga ada penghubung ke Pemkab Cianjur. Namun jika kurang sosialisasi dan banyak yang tidak tahu jadi dipertanyakan juga efektifitas LO ini,”tutur dia.
Terpisah, Asda 3 Setda Cianjur, Budi Rahayu Thoyib membenarkan sudah ada surat tugas yang menugaskan SKPD maupun BUMD di 15 kantor kecamatan terdampak gempa dan 16 kantor desa di Kecamatan Cugenang.
“Sejak akhir bulan Desember hingga berakhirnya status transisi darurat,” kata Budi.
Budi menjelaskan, LO tersebut ditempatkan dengan menerjunkan petugas secara bergiliran.
Tugasnya untuk menghubungkan komunikasi terkait penanganan pasca gempa dengan tugas yang sesuai diprogramkan.
“Misalnya ada permasalahan menyangkut pendataam rumah rusak atau bantuan logistik, itu komunikasi dengan Pemkab bisa melalui LO,” jelas dia.
Budi juga memastikan bahwa LO tersebut akan ada setiap harinya.
“Jadi, pastinya ada personel yang standby setiap harinya. Teknisnya itu diatur oleh SKPD atau BUMD sendiri,” kata dia. (rky)