PENAMAS.ID, SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menargetkan tidak ada lagi penambahan kasus stunting baru di tahun 2023 mendatang.
“Harapannya, tahun 2023 mendatang tidak ada lagi penambahan angka stunting baru,” ujar Fahmi, saat giat rembuk stunting dan penandatanganan komitmen konvergensi penurunan stunting terintegrasi, yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Selasa (2/8/2022).
Fahmi mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 24,4% persen, kemudian Jawa Barat 24,5%. Sementara angka stunting Kota Sukabumi mencapai 19,10%.
Fahmi menyebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah Republik Indonesia menargetkan angka stunting ditekan hingga 14%, di mana Kota Sukabumi menjadi salah satu lokus daerah percepatan penanganan stunting. Karenanya, ia mengajak seluruh elemen untuk turut berperan serta.
“Indonesia masuk G20, diprediksi 10 tahun mendatang Indonesia masuk 10 besar di dunia, dan di 2045 mencanangkan Indonesia emas masuk 4 besar. Tidak mungkin masuk ke 10 besar dan 4 besar kalau kemudian faktor kesehatan sebagai indikator generasi penerus lemah dalam pengawasan,” kata Fahmi.
Kendati demikian, penekanan angka stunting itu dapat dilakukan dengan rembuk stunting dengan melibatkan seluruh elemen baik pemerintah pun masyarakat dan berbagai unsur lainnya.
“Jangan sekadar seremoni saja. Ini harus dibangun di kita, salah satu cara menunjukkan kualitas permasalahan stunting bisa tuntas, lebih cepat lebih baik,” kata Achmad Fahmi.
Fahmi menuturkan, angka stunting di Kota Sukabumi sendiri setiap tahun cenderung menunjukan penurunan. Karena itu, ia optimis jika kedepannya angka stunting bisa ditekan hingga nol persen dari kelahiran baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni, dengan melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan secara rutin.
“Karena data yang kami terima dari kementerian itu Kota Sukabumi 19%. Padahal dari data yang kita miliki tidak sampai ada 1.000 kasus stunting. Ini yang perlu kita verifikasi dan validasi,” tuturnya.
Fahmi menambahkan, dirinya berharap ada kebersamaan dalam upaya penanganan stunting di Kota Sukabumi. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan aktif sesuai tupoksi masing-masing. Aparatur wilayah baik di kelurahan maupun kecamatan yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Mereka yang setiap hari memantau warga di wilayahnya masing-masing. Kemudian keterlibatan unsur Forkopimda, TNI, Polri, juga jadi bagian yang tak terpisahkan untuk penanganan stunting ini,” tandasnya.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah menambahkan, ada beberapa langkah untuk mencapai target nol kasus stunting baru ini. Baik untuk kelahiran baru maupun bayi dan balita yang tiba-tiba terindikasi stunting. Beberapa upaya pencegahan juga tak kalah penting dilakukan.
“Di analisa situasi kita kan mengenali siapa saja sasaran stunting, atau yang berisiko stunting. Jadi sebelum keluarga atau anak berisiko stunting itu kita intervensi. Sehingga stunting-nya bisa kita cegah,” sebutnya
Reni mengungkapkan, di Kota Sukabumi ada empat kelurahan dengan prevalensi kasus stunting tertinggi. Paling tinggi adalah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong, kedua Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong, ketiga Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang, serta tertinggi keempat Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong.
“Kenapa Kecamatan Warudoyong cukup banyak, mungkin jumlah penduduknya juga paling besar. Harapan kita, melalui berbagai kegiatan maupun kampanye dalam menekan kasus stunting, semua pihak ikut terlibat. Kita punya roadmap, rencana aksi dan sebagainya. Siapa melakukan apa. Sehingga target 2023 target zero new stunting di Kota Sukabumi bisa tercapai,” pungkasnya. (ahy)
