PENAMAS.ID, CIANJUR – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cianjur, Ujang Arba Sofyan menyoroti sejumlah permasalahan penanganan gempa Cianjur yang mucul ke permukaan.
Salah satunya terkait penyaluran yang terkesan lambat.
Menurutnya, hal itu disebabkan karena pemerintah tidak sigap dalam tata kelola dana bantuan untuk korban gempa.
“Semisal untuk dana bantuan warga terdampak rumah rusak. Itu kenapa harus dibuat ribet?” kata dia kepada Penamas.id, Selasa (03/01/2023).
Ia juga berpandangan bantuan tersebut tidak usah diberikan secara parsial. “Mestinya berikan saja nilai bantuan 100 persen. Kenapa mesti 60 persen dulu yang diterima warga,” sambung dia.
Ujang juga berharap bantuan logistik sampai ke semua korban gempa. Jangan sampai ada warga yang mengeluhkan tidak memperoleh bantuan logistik dari pemerintah.
“Tentu saja kita tidak ingin ada mengeluhkan tidak memperoleh bantuan logistik dari pemerintah akibat terkendala birokrasi,” tuturnya.
Sebab ia kerap menerima keluhan langsung dari masyarakat.
“Saya juga sering mengecek ke tenda pengungsian dan masih ada yang mengeluhkan,” imbuhnya.
Saat disinggung mengenai keberadaan Wakil Bupati Cianjur yang jarang terlihat dalam penanganan gempa, ia menyebut lantaran memang tidak dimasukkan dalam struktur penanggulangan gempa.
“Kalau yang saya tahu Wabup itu tidak masuk dalam Satgas Penanggulangan Bencana, namun alasannya kenapa itu saya tidak tahu persis,” kata pria yang akrab disapa UAS itu.
Meski begitu, ia menyebut Wabup Cianjur tetap turun lansung ke lapangan.
“Wabup juga tetap turun ke lokasi gempa untuk menyalurkan bantuan secara langsung dari partai, (organisasi) sayap maupun dari lainnya,” kata dia.
Terpisah, Luky (45), Warga Kecamatan Cugenang mengaku dirinya harus melalui sederet birokrasi jika ingin mendapatkan batuan. Saat didapat, bantuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan.
“Dalam berkas pengajuan itu dimohon agar warga bisa dapat beras, minuman, susu bayi, perlengkapan tidur. Tapi yang didapat hanya mie instan saja,” ungkap dia.
“Padahal saya datanya lengkap ada tanda tangan dari RT, RW hingga Kades,” sesal Luky, ditemui di Posko Logistik Pemkab Cianjur. (rky)